Pati, 3 Juni 2025 — Sekolah Rakyat (SR) tingkat menengah pertama (SMP) di Sentra Margo Laras, Margorejo, Kabupaten Pati, masih mengalami kekurangan siswa meski jumlah rombongan belajar (rombel) telah ditambah. Penambahan rombel yang sebelumnya disetujui oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dari 2 menjadi 4 rombel ini bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Dengan kapasitas 25 siswa per rombel, maka total kebutuhan siswa mencapai 100 orang. Namun, hingga saat ini baru 55 siswa yang terisi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Sentra Margo Laras Pati, Proboretno Kuncororini.
“Kami menambah lagi 2 rombel, sehingga kami harus bergerak lagi. Yang awalnya hanya 2 rombel menjadi 4 rombel. Jadi, selebihnya dari 50 ini sudah mendaftar di SMP/MTs lain, dan itu menjadi kendala kami,” ungkap Rini, sapaan akrab Proboretno, pada Selasa (3/6).
Ia menyebutkan, sebenarnya data calon siswa telah tersedia. Namun banyak dari mereka sudah lebih dulu memilih sekolah lain, baik SMP negeri maupun madrasah. Dengan waktu yang terbatas dari Kemensos untuk proses rekrutmen, Rini meminta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pati.
Merespons hal tersebut, Bupati Pati, Sudewo, langsung menginstruksikan seluruh camat agar turun tangan membujuk para orang tua calon siswa. Para camat diminta berkoordinasi dengan kepala desa di wilayahnya untuk melakukan pendekatan secara langsung dan lebih efektif.
“Saya jamin, kualitas program Sekolah Rakyat di Sentra Margo Laras sangat bagus. Kurang lebih seperti SMA Taruna Magelang. Jangan khawatir, semua kebutuhan siswa akan dipenuhi — makan, tempat tinggal, pakaian, peralatan sekolah, semua lengkap. Saya yang menjamin,” tegas Bupati Sudewo.
Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama tanpa biaya yang diinisiasi oleh Kemensos, khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang termasuk dalam Desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) — kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini sebelumnya cukup tinggi. Pada proses pendaftaran yang berlangsung 1–30 April 2025, tercatat sebanyak 73 calon siswa mendaftarkan diri, yang kemudian diseleksi menjadi 50 siswa sesuai kuota awal. Namun dengan penambahan rombel menjadi 4 kelas, dibutuhkan tambahan 50 siswa lagi.
Kini, dengan waktu yang semakin sempit, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat desa, serta keluarga calon siswa menjadi kunci dalam menyukseskan program pendidikan inklusif ini.
