PATI – Komitmen untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran ditegaskan langsung oleh Bupati Pati, Sudewo, yang memimpin kegiatan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Terpadu Sistem Elektronik Nasional (DTSEN), Senin (21/7), di Pendopo Kabupaten Pati.
Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Menteri Sosial terkait evaluasi dan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang sudah tidak memenuhi kriteria.
Kegiatan strategis ini melibatkan berbagai unsur penting, mulai dari petugas Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Asisten Pemerintahan dan Kesra, hingga camat, kepala desa, dan operator data di tingkat desa dan kelurahan.
“Sore hari ini di Pendopo Kabupaten Pati, saya mengumpulkan petugas PKH, BPS, Asisten I, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pemutakhiran data,” ujar Sudewo dalam sambutannya.
Sudewo menegaskan bahwa pemutakhiran data bukan sekadar administrasi teknis, tetapi soal asas keadilan sosial. Data yang akurat akan memastikan bahwa bantuan sosial diberikan hanya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Yang berhak harus masuk, dan yang tidak berhak harus dievaluasi. Ini penting agar program pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan tenggat waktu hingga akhir Juli 2025 untuk menyelesaikan pemutakhiran data ini. Oleh karena itu, ia mendorong seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat desa untuk bekerja secara aktif dan kolaboratif.
“Kami berharap semua petugas PKH yang ada, dibantu oleh camat, kepala desa, dan operator, benar-benar menjalankan tugasnya dengan serius,” tambahnya.
Lebih dari sekadar data, Sudewo menekankan bahwa proses ini adalah bagian dari upaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Supaya tepat sasaran, demi asas kemanusiaan dan keadilan,” pungkasnya dengan penuh harap.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kabupaten Pati serius dalam membenahi sistem bantuan sosial agar benar-benar berpihak kepada rakyat yang membutuhkan.
